Presiden Joko Widodo kerap terlihat menggunakan produk lokal dalam berbagai kesempatan blusukannya. Sepatu sneakers yang sering dipakai, misalnya, disebut-sebut buatan Bandung. Ia dan keluarganya juga suka berbelanja di Pasar Gede, Solo atau ngopi di kedai kopi kekinian.
Apa yang dilakukan Presiden menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap kelompok usaha kecil dan menengah. Pemerintah ingin produk-produk lokal berkembang maju serta mampu bersaing dengan produk bermerek dalam negeri maupun produk impor.
"Presiden ingin Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan ini karena keadilan ekonomi berada di zona merah. Tetapi bukan berarti yang usaha besar dipreteli. Melainkan yang menengah dibesarkan, kemudian di-link-kan (bermitra)," kata Menkop-UKM Teten Masduki saat ngobrol bareng sejumlah pemimpin redaksi di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Baca Juga: Menkop-UKM Undang Pemred Media Ngopi Bareng Bahas Koperasi dan UKM
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai lebih dari 99 persen dari seluruh jenis usaha di Indonesia. Dengan rincian, usaha mikro 98,68%, kecil 1,22%, dan menengah 0,09%.
Untuk itu, kata Teten, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan upaya-upaya pengembangan UMKM dengan menggunakan strategi yang telah disusun dalam Rencana Strategi Nasional 2020.
Ada enam strategi pengembangan UMKM yang dipaparkan Teten. Pertama, soal perluasan akses pasar. Agar produk-produk UMKM dapat leluasa memasuki pasar, konsumsi di pasar dalam negeri perlu ditingkatkan. Merek-merek lokal juga perlu didorong untuk masuk ke pasar global.
Pelaku UMKM didorong untuk bisa bersaing dengan cara mengembangkan rumah produksi bersama di sentra-sentra produksi kecil dan menengah. Pemerintah akan memberikan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan kepada para pelaku UMKM.
"Di sentra produksi sepatu di Bandung terdapat pabrik-pabrik sepatu yang memproduksi bermacam merek sepatu. Perusahaan sepatu A membuat sepatu di sentra produksi yang sama dengan perusahaan sepatu B," katanya mencontohkan.
Teten menambahkan, kementerian akan membangun sistem logistik UMKM, di antaranya dengan menyempurnakan konektivitas sentra produksi dan mengembangkan e-logistic yang terintegrasi dengan e-commerce dan fintech.
Kemitraan dengan usaha besar juga penting. Dalam bentuk value chain based partnership, pelaku usaha besar dapat mentransfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi produksi kepada pelaku UMKM. Pelaku usaha besar juga memberikan akses ke fasilitas mesin dan teknologi.
Strategi kementerian selanjutnya, pengembangan kapasitas manajemen dan SDM. Caranya dengan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan teknis, seperti menyediakan layanan ahli dalam manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM.
“Pendamping didatangkan dari perusahaan kelas atas seperti Garuda Food, Astra, dan lain-lain. Pendamping individu dari praktisi. Di Jepang, UMKM-nya luar biasa. Pemerintahnya menyiapkan 4.000 pendamping profesional bagi UMKM," katanya.
Lintas Sektor
Ada 18 kementerian yang mengurus UMKM. Kini, koordinasi dipusatkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui One Gate Policy (Kebijakan Satu Pintu), Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Strategi Nasional Pengembangan UMKM.
Teten mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sebuah business model untuk mengembangkan UMKM. Dalam model kemitraan kopi, misalnya, kementeriannya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyediaan lahan dan hutan, Kementerian Pertanian untuk good agriculture practice dan good handle process, Kementerian PUPR untuk infrastruktur dasar dan produksi.
Baca Juga: Ambisus, Teten Dongkrak Nilai Ekspor UKM 2024 Naik Fantastis
Untuk pembiayaannya, Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan bank/non-bank, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI). BUMN atau swasta yang telah melakukan kontrak kerja sama akan melakukan pembayaran ke bank, juga melakukan pembelian produk UMKM.
Kopi yang dihasikan akan diolah di factory sharing atau shelter pengolahan. Kopi dengan kualitas grade A akan diekspor dan dipasarkan ke pasar modern melalui off taker, dalam hal ini BUMN atau swasta. Sementara produk grade B, C, dan D dipasarkan di pasar tradisional, ritel, dan konsumsi.
Business model ini akan diterapkan pada produk-produk UMKM lainnya seperti, pisang, udang tambak, kacang, furnitur, dan lain-lain. Lewat model ini, produk UMKM diperkirakan akan mampu bersaing dengan produk lain yang sudah bermerek. Dengan begitu, tak berlebihan kiranya jika dikatakan "kacang rakyat akan mengalahkan kacang Garuda".
