Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Barat bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar bertekad memperkuat komitmen dalam meningkatkan jumlah pengusaha di provinsi ini.
"Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia yakni sekitar 45,5 juta jiwa. Bila jumlah pengusaha di Jabar naik, berarti jumlah pengusaha dalam skala nasional juga akan naik," kata Ketua Umum Kadin Jabar Agung Suryamal dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/8/2017).
Agung mengingatkan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya di ASEAN.
Hingga saat ini, ujar dia, jumlah wirausahawan di Indonesia baru sekitar 1,65 persen dari total populasi penduduk 250 juta jiwa.
Padahal, standar Bank Dunia menetapkan idealnya sebuah negara memiliki jumlah pengusaha 4 persen dari total penduduk secara keseluruhan.
"Jawa Barat dapat memberikan sumbangsih cukup signifikan terhadap pencapaian target tersebut karena total populasi Jabar yang cukup besar," katanya lagi.
Ia mengemukakan bahwa salah satunya adalah dengan cara sektor riil dan memberdayakan UKM. Apalagi, Agung juga melihat bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha sebenarnya mulai tumbuh.
Namun, lanjutnya, hal tersebut dinilai masih terhambat oleh masalah permodalan dan pengurusan izin usaha.
Ketua Umum BPD Hipmi Jawa Barat Jodi Janitra berharap dengan program sinergi ini akan tumbuh banyak pengusaha baru dan memberikan revolusi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap Jawa Barat.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly menyatakan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional di tengah lesu kondisi perekonomian global.
"Di tengah lesu ekonomi dunia, pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menggairahkan ekonomi nasional," kata Ahmad Junaidi Auly.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga selayaknya tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan fokus juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM di lapangan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.
"Kami mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam," katanya pula.
Namun, Junaidi mengingatkan bahwa hal tersebut jangan dilakukan secara parsial, namun pihak lain seperti BUMN agar juga bisa lebih aktif memberdayakan UMKM. (Ant)
