Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong adanya kebijakan yang kolaboratif dalam upaya digitalisasi UMKM Indonesia. Artinya, kebijakan kolaboratif ini tak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dunia usaha.
"Pada prinsipnya, UMKM yang ideal didorong melalui dua ekosistem, yaitu ekosistem UMKM itu sendiri dan ekosistem e-commerce yang mana keduanya ini harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha," ujar Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, dalam webinar Recovery Phase, New Habbits: Integration and Urgency Digital Transformation for MSMEs yang digelar oleh Warta Ekonomi, Selasa (19/7/2022).
Menurut Mira, penguatan ekosistem bagi UMKM harus dilakukan secara berimbang guna mendorong iklim usaha yang adil dan setara sekaligus memastikan fair playing field bagi setiap aktof yang terlibat di dalamnya.
Baca Juga: Dorong Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Berusaha UMKM, BKPM Berkolaborasi dengan PNM
Dalam hal ini, Kominfo berperan pada sisi penguatan ekosistem e-commerce yang fokus pada aspek logistik, pengendalian informatika, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta infrastruktur digital. Aspek penguatan ekosistem e-commerce lain yang perlu dorongan kementerian/lembaga lainnya ialah terkait iklim usaha sektor e-commerce dan pembayaran.
Sementara itu, dari sisi penguatan ekosistem UMKM itu sendiri membutuhkan partisipasi dan koordinasi dari kementerian/lembaga yang berwenang pada sejumlah aspek, seperti perizinan, pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku.
Mira juga memastikan Indonesia juga selalu mendorong berbagai agenda digital yang adil dan relevan bagi semua negara melalui Presidensi G20 Indonesia 2022.
"Isu-isu UMKM turut menjadi pembahasan di DEWG yang relevan bagi semua negara anggota G20. Mengingat di tataran global, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia dan berkontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan internasional," kata Mira.
