Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berkali-kali menghadapi berbagai situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 saat ini.
Pengalaman tersebut membuat para pelaku usaha kecil tersebut dapat cepat banting setir melakukan perubahan bisnis. Respons berbeda justru diberikan perusahaan besar di tengah situasi krisis seperti saat ini.
Teten menilai korporasi raksasa cenderung berhati-hati saat pandemi dengan menunda ekspansi bisnis dan investasi sembari menunggu situasi ekonomi membaik.
Baca Juga: Berkat Pendampingan PLN, Omzet UMKM Wisata Tani Betet Nganjuk Melesat Tajam
"Di UMKM karena sifatnya ini langsung berpengaruh pada dapur mereka, mereka tidak bisa menunda investasi. Mereka tidak bisa menunda usaha, mereka harus terus berusaha supaya dapur tetap ngebul," kata Teten dalam sesi webinar bersama Warta Ekonomi, Kamis (8/10/2020).
Teten menuturkan, peran UMKM di masa krisis sebelumnya, seperti pada era reformasi 1998. Pada saat itu, UMKM disebutnya tampil menjadi pahlawan penyelamat ekonomi nasional.
"Saat ini barangkali UMKM narasinya berbeda. Kita harus pastikan UMKM pada saat ini justru bisa jadi penyangga ekonomi nasional, paling tidak untuk tidak menambah jumlah pengangguran dan jumlah angka kemiskinan yang semakin tajam," tuturnya.
Oleh karena itu, pemerintah membaca bahwa sisi supply dan demand sektor usaha kecil menjadi yang terpenting untuk dipertahankan dalam tahap survival saat ini.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Sah, Sri Mulyani Pede RI Bisa Tarik Investasi 3X Lipat!
Teten mengatakan, secara kebijakan, pemerintah memberikan sejumlah bantuan dan keringanan seperti program restrukturisasi pinjaman selama enam bulan, termasuk penyaluran hibah modal kerja untuk UMKM yang unbankable.
"Dari sisi demand masuk ke belanja negara, termasuk belanja BUMN. Karena resesi ini daya beli masyarakat betul-betul terganggu, konsumsi masyarakat terganggu, padahal selama ini ekonomi kita digerakan oleh konsumsi masyarakat. Tapi, karena banyak kehilangan pendapatan, pekerjaan, maka beban daya beli sekarang diambil pemerintah," katanya.
