Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menjelaskan bahwa saat ini, 70% dari program Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) RI telah menyasar langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, anak muda, perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan. Belajar dari negara lain yang dengan pesat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi hijau, Kemenkop-UKM terus berupaya dalam membuat strategi pengembangan UMKM Hijau.
Misalnya saja belajar dari penetapan kebijakan pro lingkungan dengan target ambisius di antara negara di Uni Eropa yang menerapkan pengenaan carbon border tax untuk mengurangi emisi karbon pada 2030 dengan memonitor produk-produk besi dan baja, semen, pupuk, aluminium, serta pembangkit listrik. Atau dari United Kingdom yang menerapkan due diligence atau uji tuntas sebagai syarat masuk sejumlah produk luar negeri.
"Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya dalam membuat strategi pengembangan UMKM Hijau di antaranya melalui berbagai program seperti kemitraan, usaha green value chain melalui koperasi Al-Ittifaq dengan sertifikasi organik sayur mayur dan buah-buahan, akses pasar melalui e-commerce green product, dan mengikuti pameran skala internasional tematik ekonomi digital," tutur MenkopUKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara peluncuran gerakan Tokopedia Hijau, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: Biar Naik Kelas, UMKM Dapat Optimalkan Adopsi Teknologi Cloud
Selain itu, MenkopUKM turut mengingat pada ajang Presidensi G20 Indonesia yang telah selesai digelar menekankan pada pentingnya implementasi usaha berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya terkait dengan isu lingkungan dan memberdayakan pelaku bisnis di daerah sebagai pemain utama dalam sirkular ekonomi dan pengembangan riset dan inovasi produk ramah lingkungan.
Selaras dengan penjelasan ini, Ali Alkatiri selaku Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok KemenkopUKM RI dengan mengutip dari hasil riset KemenkopUKM RI dan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2021 bahwa 95% dari 3.000 UMKM di Indonesia telah menunjukkan minat dan dukungan terhadap praktik usaha ramah lingkungan, ia mengatakan, "artinya tinggal bagaimana kita implementasinya, kira-kira minat sudah ada, lalu kita dorong dengan beberapa kebijakan nantinya mendukung ekosistem bisnis UMKM yang ramah lingkungan."
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, "pemerintah melalui RPJMN yang dikelurkan per tahun rencana kerja pemerintah itu memiliki program yang namanya Rumah Produksi Bersama untuk UMKM. Jadi untuk programnya sampai 2024 ini ada 18 Rumah Produksi Bersama untuk UMKM dengan komoditas yang berbeda-beda. Untuk apa? Salah satunya adalah Rumah Produksi Bersama ini, semua UMKM itu bisa berpartisipasi di situ. Pada tujuan awalnya itu ada produknya yang keluar dari situ itu memiliki standar yang sama."
Rumah Produksi Bersama yang diterangkan oleh Ali ini untuk menjelaskan kaitannya dengan prinsip keberlanjutan atau ramah lingkungan adalah karena otoritas berwenang secara bersama-sama dengan para pelaku usaha dapat mengontrol limbah dan meminimalisasi limbah atau pun meminimalisasi by-product. Tidak hanya itu, juga dilakukan efisiensi dalam value chain dan logistic cost.
