Seorang pensiunan miliarder teknologi di Taiwan, Robert Tsao tengah mempersiapkan tiga juta tentara sipil untuk melawan kekuatan pertahanan China. Selain itu, ia juga mengerahkan USD32 juta (Rp491 miliar) sebagai dana tersebut.
Tsao turut memamerkan kartu identitas Taiwan barunya dan menyerahkan paspor Singapura miliknya. Ia mengatakan hendak melatih sepertujuh dari 23,5 juta penduduk negara itu dalam tiga tahun, termasuk 300.000 penembak jitu.
Melansir Reuters di Jakarta, Kamis (13/9/22) Tsao, yang lahir di China dan dibesarkan di Taiwan, memperoleh kekayaannya melalui kepemilikannya di perusahaan semikonduktor United Microelectronics Corp.
Baca Juga: Apa Saja yang Dibahas Partai Komunis China pada Kongres Nasional ke-20?
Sekarang, dia termasuk di antara banyak orang yang takut akan invasi Tiongkok.
Sebagian dari jumlah yang dia janjikan akan digunakan untuk pengembangan pertahanan drone militer yang kritis.
“Melawan perang hari ini, seperti yang kita lihat di Ukraina, bukanlah perbandingan jumlah tentara atau jumlah tank. Ini adalah perang yang diputuskan oleh intelijen," kata Tsao seperti dikutip BBC.
China melakukan latihan militer di sekitar Taiwan pada bulan Agustus untuk mengekspresikan kemarahannya atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei, dan China telah mempertahankan kegiatan militernya sejak saat itu, meskipun pada kecepatan yang diperkecil.
Taiwan turut memperkuat pertahanannya dalam menghadapi peningkatan aktivitas China. Komandan angkatan laut Chiang Cheng-kuo mengatakan kepada Reuters bahwa itu termasuk generasi baru kapal perusak mengingat armada 26 kapal perang utamanya rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun.
Chenh mengatakan ancaman militer China telah menyatukan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk Taiwan guna memastikan apa yang terjadi di Ukraina tidak akan terulang di Selat Taiwan.
Ini akan meningkatkan kemampuan Taiwan untuk berurusan dengan China dan menghalangi komplotan mereka menyerang Taiwan.
China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, tetapi pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.
China telah mengusulkan model “satu negara, dua sistem” untuk Taiwan, mirip dengan formula di mana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak ada dukungan publik. Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa karena pulau itu tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China, klaim kedaulatannya tidak berlaku.
