Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil meraih peringkat terbaik pertama dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 yang diselenggarakan Kementerian Investasi/BKPM. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap upaya percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menerima penghargaan tersebut, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Baca Juga: Kemenhub Terus Optimalkan Keselamatan Pelayaran di Indonesia Lewat Sinergitas Jajarannya di Daerah
Dalam arahannya, Wapres mengatakan investasi dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah situasi global yang saat ini penuh ketidakpastian, mulai dari adanya pandemi Covid-19, situasi geopolitik yang memanas (perang Rusia-Ukraina), dan sejumlah krisis yang terjadi baik pangan, energi, serta keuangan, yang menyebabkan ketidakstabilan harga dan memicu inflasi.
Wapres meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk segera menuntaskan berbagai masalah kelembagaan dan regulasi yang menghambat investasi. Serta, memastikan investasi dapat dinikmati seluruh wilayah untuk mencapai kemakmuran bersama.
"Selamat kepada para pemenang penghargaan. Semoga bisa menjadi inspirasi serta acuan K/L dan pemda lain untuk lekas berbenah memberikan layanan investasi yang terbaik," ujar Wapres dalam keterangan pers Kemenhub, Rabu (12/10/2022).
Pada kesempatan yang sama, Menhub menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta kepada Menteri Investasi yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Baca Juga: Makin Ramai, Kemenhub Catat Jumlah Mobil Listrik 28.188 Unit
"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenhub yang telah mengubah pola pikir sehingga perizinan menjadi lebih cepat dan memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi," tutur Menhub.
Lebih lanjut, Menhub menjelaskan iklim investasi di Indonesia saat ini semakin membaik. Salah satunya ditandai dengan banyaknya negara-negara yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Di tengah keterbatasan fiskal APBN, Kemenhub terus mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN dengan mengajak pelaku usaha nasional maupun asing berinvestasi membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi.
"Dengan partisipasi swasta untuk ikut membangun, dana APBN yang ada dapat digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah-daerah yang lebih kecil, yang lebih membutuhkan," ujarnya.
Kemenhub berkomitmen menyukseskan kemudahan perizinan tanpa meninggalkan risiko terkait aspek keselamatan transportasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan di lingkungan Kemenhub. Salah satunya dengan mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Pahlawan Tengah Lautan, DWP Kemenhub Salut Akan Kinerja Penjaga Menara Suar
Hingga saat ini, terdapat 7 (tujuh) sistem aplikasi perizinan yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP), Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum.
Sementara, satu aplikasi yang masih dalam proses integrasi yaitu aplikasi Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI).
Kegiatan penilaian ALI 2022 diselenggarakan selama bulan Juli hingga September 2022, dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta 542 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga: Kemenhub Bergerak Cepat, Tempuh Langkah Strategis Demi Redam Konflik TKBM di Pelabuhan Kendari
Penilaian dilaksanakan oleh tim independen yang melibatkan kementerian dan sejumlah lembaga di antaranya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Kemenhub menjadi salah satu instansi pemerintah pusat yang terpilih untuk dilakukan uji petik penilaian kinerja PPB oleh tim penilai. Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.
