Pengusaha dan orang terkaya Rusia, Vladimir Potanin telah memperingatkan Kremlin agar tidak menyita aset perusahaan yang melarikan diri setelah invasi ke Ukraina. Potanin mengatakan langkah seperti itu akan membuat negara itu mundur lebih dari 100 tahun.
Untuk diketahui, Vladimir Potanin adalah presiden raksasa logam Norilsk Nickel dan pemegang saham terbesarnya. Ia mengatakan bahwa Rusia berisiko kembali ke hari-hari penuh gejolak revolusi 1917 jika membanting pintu pada perusahaan dan investor Barat. Dia mendesak pemerintah Rusia untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati terkait penyitaan aset.
"Pertama, itu akan membawa kita kembali ke seratus tahun, ke 1917, dan konsekuensi dari langkah seperti itu seperti ketidakpercayaan global terhadap Rusia di pihak investor akan kita alami selama beberapa dekade," katanya dalam pesan yang diposting di Norilsk Nickel's Akun Telegram pada hari Kamis.
Baca Juga: Kena Sanksi dari Inggris, Aset Oligarki Rusia Roman Abramovich Dibekukan
"Kedua, keputusan banyak perusahaan untuk menangguhkan operasi di Rusia, menurut saya, agak emosional dan mungkin diambil sebagai akibat dari tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mereka dari opini publik di luar negeri. Jadi kemungkinan besar mereka akan kembali. Dan secara pribadi, saya akan menjaga kesempatan seperti itu untuk mereka," tambahnya.
Potanin adalah miliarder terkaya Rusia dan masih bernilai sekitar USD22,5 miliar (Rp322 triliun), menurut Bloomberg. Potanin telah kehilangan sekitar seperempat kekayaannya tahun ini karena saham di Norilsk Nickel jatuh. Saham perusahaan juga telah kehilangan lebih dari 90% di perdagangan London sebelum dihentikan bulan ini, meskipun harga komoditasnya melonjak.
Norilsk Nickel adalah produsen paladium dan nikel bermutu tinggi terbesar di dunia, serta produsen utama platinum dan tembaga. Perusahaan dan produk utamanya telah lolos dari sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat yang telah menghantam ekonomi Rusia.
Lusinan perusahaan Amerika, Eropa dan Jepang telah meninggalkan usaha patungan, pabrik, toko, kantor, dan aset lainnya di Rusia dalam dua minggu terakhir sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi. Mereka bergabung dengan Goldman Sachs dan JPMorgan pada hari Kamis, bank-bank besar Barat pertama yang mengumumkan bahwa mereka akan keluar dari Rusia sepenuhnya sejak krisis meletus pada Februari.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ia mendukung rencana untuk memperkenalkan manajemen eksternal perusahaan asing yang meninggalkan Rusia.
"Kita perlu bertindak tegas dengan [perusahaan] yang akan menutup produksi mereka," kata Putin. "Perlu, kemudian ... untuk memperkenalkan manajemen eksternal dan kemudian mentransfer perusahaan-perusahaan ini kepada mereka yang ingin bekerja," tambahnya.
Organisasi hak-hak konsumen Rusia telah menyusun daftar perusahaan yang telah memutuskan untuk pergi dan dapat dinasionalisasi, menurut sebuah laporan di surat kabar Rusia Izvestiya yang kemudian dikutip oleh kantor berita negara TASS.
Dokumen yang dilaporkan dikirim ke pemerintah Rusia dan Kejaksaan Agung, mencakup 59 perusahaan, termasuk Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, dan dapat diperbarui dengan lebih banyak merek.
Potanin mengatakan itu tidak terlalu bijaksana untuk berbicara tentang menasionalisasi aset Barat, tetapi proposal Kremlin dapat memungkinkan pemilik untuk menjaga properti, dan perusahaan untuk menghindari kehancuran, terus memproduksi produk dan membayar uang kepada karyawan.
"Saya mengerti bahwa mengingat pembatasan ekonomi yang ditujukan terhadap Rusia, mungkin ada keinginan yang dapat dimengerti untuk bertindak secara simetris," tulisnya. “Tetapi pada contoh negara-negara Barat, kita melihat bahwa ekonomi negara-negara ini menderita karena pengenaan sanksi terhadap Rusia. Kita harus lebih bijaksana dan menghindari skenario di mana sanksi pembalasan menimpa diri kita sendiri.”
Dia juga meminta Rusia untuk melonggarkan pembatasan mata uang asing sehingga bunga dapat dibayarkan atas obligasi dan pinjaman asing. Jika tidak, ada risiko negara itu bisa gagal membayar seluruh utang luar negerinya, yang diperkirakannya sekitar USD480 miliar (Rp6.873 triliun).
