Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bintang Puspayoga, menyampaikan bahwa perempuan serta anak adalah sumber daya yang harus diberdayakan dan senantiasa dilindungi.
“Salah satu program prioritas dari pemerintah itu kan mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Dari sana lah Bapak Presiden menugaskan kepada kami di Kementerian PPPA ada lima isu prioritas, yang pertama itu adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan,” ucap Menteri Bintang di Kementerian PPPA, Jakarta, Selasa (29/12).
Prioritas kedua adalah peran ibu dan keluarga di dalam pengasuhan dan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah penurunan angka kekerasan, baik itu terhadap perempuan maupun anak. Ada pula program prioritas untuk penurunan pekerja anak, dan menurunkan perkawinan anak.
“Dari lima isu ini, hulunya adalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, karena berkaitan dengan pekerja anak, perkawinan anak, kemudian kekerasan. Itu tidak terlepas dari faktor ekonomi,” tambahnya.
Dikatakan, Kementerian PPPA tidak bisa bekerja sendiri tanpa bergandengan tangan dengan semua stakeholder yang ada. Maka dari itu, Kementerian PPPA menggaet PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam perjanjian kerjasama tentang peran serta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ia menegaskan, perjanjian kerjasama adalah bagian dari seremonial atau formal legalitas yang harus tetap dilakukan, meskipun kerja nyata dan kontribusi sudah pernah diimplementasikan sebelumnya.
“Dari akhir tahun 2019 kita sudah (bekerjasama) di penghujung timur Indonesia di So’E, kemudian di penghujung barat Indonesia itu di Aceh. Di tengah-tengah itu ada Bali yang sudah kita kunjungi di tahun 2019,” rincinya.
Menteri Bintang mengungkap, ke depannya pihak Kementerian PPPAjuga akan memberdayakan perempuan penyintas, baik itu korban kekerasan ataupun korban bencana.
“Kita juga akan berdayakan perempuan kepala keluarga, di Indonesia itu hampir 19 juta perempuan kepala keluarga yang perlu kita berdayakan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi memaparkan bahwa per hari ini, pihaknya telah mengelola sekitar 7.830.000 nasabah aktif PNM Mekaar, yang mana 100% nasabahnya adalah perempuan. Jumlah itu tersebar di lebih dari 4.500 kecamatan, di lebih dari 425 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Arief menekankan, ke depannya perjalanan tugas dari PNM untuk melakukan pembinaan keluarga tersebut masih panjang. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo menargetkan ada 10 juta nasabah di tahun 2021. Di 2024, ditargetkan paling tidak ada 15 juta nasabah aktif PNM Mekaar.
“Kalau cuma pembiayaan, semua lembaga bisa memberikan. Kalau cuma sekadar mengumpulkan, mungkin semua saja bisa melakukan. Tapi bagaimana kita memberikan nilai tambah kepada para perempuan Indonesia yang kami tidak mungkin lakukan sendiri,” ungkapnya.
Ia berharap, MoU ini menjadi pengingat bagi bahwa ada koordinasi yang dibangun antara PNM dan Kementerian PPPA untuk mencapai target tersebut.
