Di era disrupsi pasar dan teknologi seperti saat ini, pelaku usaha yang mampu melakukan penyesuaian adalah mereka yang berpeluang untuk terus tumbuh. Sementara bagi mereka yang tidak mau memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan permintaan pasar, akan stagnan. Bahkan, berpotensi untuk ditinggalkan.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto dalam acara Talkshow and Business Matching dan Launching 28 Produk Binaan BPC HIPMI Sampang, Madura, kemarin.
Baca Juga: Kemenkop-UKM Fasilitasi 20 Pelaku UKM Sektor Kopi dalam Pameran Jakarta Coffee Championship
"Transformasi digital menjadi instrumen penting bagi kita untuk mengakselerasi tujuan pembangunan. Jadi, ketrampilan digital, termasuk bagi UMKM, menjadi salah satu kunci memenangkan persaingan," ungkap Rulli dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).
Menurutnya, dari salah satu riset, dengan masuk di dalam rantai pasok global melalui e-commerce, UMKM dapat mencetak pemasukan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline. Selain itu, lanjut Rulli, UMKM daring berpeluang lebih besar untuk menyasar pasar internasional. Oleh sebab itu, dukungan Kemenkop-UKM salah satunya adalah dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan, hingga pelatihan peningkatan SDM pelaku UMKM dan koperasi.
"Pemerintah tentu akan aktif untuk melakukan sosialisasi dan eksekusi kebijakannya dengan tepat agar UMKM dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah," jelas Rulli.
Di lain pihak, pelaku usaha UMKM juga harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya. "Kebijakan agar 40% belanja Kementerian dan lembaga dialokasikan untuk produk UMKM dan koperasi tentu harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar makin banyak produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-catalog," imbuh Rulli.
Rulli berharap berbagai dukungan pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia dapat membuahkan hasil yang optimal. "Diharapkan juga pelaku UMKM terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan produknya, serta mampu melihat setiap peluang usaha demi memenangkan persaingan usaha," ucap Rulli.
Lebih dari itu, Rulli mendorong pelaku UMKM harus jeli melihat arah kebijakan pemerintah agar dapat mengambil manfaat dari kebijakan tersebut, serta dapat memberikan efek daya ungkit. "Karena sebenarnya, program pemerintah itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemberdayaan UMKM," tukas Rulli.
Di tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).
Kemudian, pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta. "Dengan demikian, go digital bagi UMKM sudah merupakan keharusan untuk tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan perkembangan usahanya. Oleh sebab itu, Kemenkop-UKM komitmen untuk terus membantu mereka mengoptimalkan teknologi digital demi perluasan akses pasarnya," kata Rulli.
Naik Kelas
Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Sampang Jufriadi mengatakan bahwa launching sebanyak 28 produk UMKM binaan tersebut dilakukan di 100 hari kerja. "Seiring berkembangnya waktu, di era digitalisasi ini diperlukan suatu terobosan yang baru agar UMKM di Sampang naik kelas," ujarnya.
Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung keberlangsungan dan pemulihan bisnis para pelaku usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sampang. Utamanya, para pengusaha muda.
"HIPMI Sampang berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mengentaskan beberapa persoalan, diantaranya kemiskinan. Dengan begitu, kami intens melakukan pendampingan kepada pemuda yang hendak maupun yang telah memiliki usaha untuk terus berkembang luas," kata Jufriadi.
Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiyawan mengakui, UMKM di Sampang perlu terus didorong agar dalam situasi pandemi ini tetap eksis dan tidak mudah gulung tikar. "Dukungan itu bisa berupa penguatan kapasitas wawasan berbisnis lewat berbagai pelatihan, akses permodalan, saluran pemasaran, dan sebagainya," ungkap Yuliadi.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan bahwa pemerintah harus aktif untuk melakukan sosialisasi dan eksekusi kebijakannya agar UMKM dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah. Di lain pihak, pelaku usaha UMKM harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kebijakan pemerintah bagi pengembangan usahanya.
"Saya berharap sinergitas pemerintah dan pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM dalam menghadapi disrupsi pasar dan persaingan global," pungkas Baidowi.
