Pengusaha miliarder Aziz Akhannouch akan memimpin pemerintahan baru Maroko usai partai liberalnya meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen. Raja Maroko Mohammed VI pada hari Jumat menunjuk Aziz Akhannouch sebagai perdana menteri baru negara itu.
Sebuah pernyataan dari istana kerajaan mengatakan raja menugaskan Akhannouch untuk membentuk pemerintahan baru.
Dilansir dari DW.com di Jakarta, Selasa (14/9/21) pengumuman itu muncul setelah partai National Rally of Independents (RNI) yang dipimpin Akhannouch menang dalam pemilihan parlemen hari Rabu. RNI yang pro-bisnis berhasil mengamankan 102 dari 395 kursi di parlemen, menggulingkan Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) Islamic moderat yang hanya memenangkan 13 kursi.
Baca Juga: Israel Mulai Penerbangan Komersial ke Maroko
Lantas, siapakah Aziz Akhnnouch sebenarnya?
Akhannouch adalah salah satu orang terkaya di Maroko, dengan kekayaan sekitar USD2 miliar (Rp28,4 triliun). Sejak 2016, pengusaha itu menjadi ketua partai RNI yang dipandang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan.
Akhannouch adalah CEO Akwa Group, sebuah konglomerat Maroko yang beroperasi di sektor minyak dan gas. Ia juga telah menjabat sebagai menteri pertanian sejak 2007.
Tak lama setelah pengumuman hasil tersebut, Akhannouch mengatakan dia akan menerapkan visi yang mulia. Ia juga menyebutkan bahwa hasil kemenangan partainya adalah "kemenangan bagi demokrasi."
Akhannouch telah berjanji akan menciptakan 1 juta pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian. RNI juga telah berjanji untuk memperluas asuransi kesehatan dan menaikkan gaji para pendidik negara.
Tugas RNI adalah membangun pemerintahan koalisi dengan mayoritas minimal 198 kursi. Partai Keaslian dan Modernitas (PAM) yang liberal mengumpulkan 86 kursi.
Hasil Rabu lalu telah memberikan pukulan bagi PJD yang telah lama berkuasa sejak memimpin 2011. Pemimpin PJD Saad Dine El Otmani menjabat sebagai perdana menteri sejak 2017. Dia mengklaim telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara, termasuk pembelian suara.
Otmani dan tokoh partai senior lainnya telah mengundurkan diri dari jabatan partai mereka, dan PJD mengatakan bahwa mereka akan menjadi oposisi dan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan berikutnya.
