Joe Biden telah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru. Namun, tampaknya kehadiran Biden bisa menjadi gangguan bagi Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Bisa saja regulasi Joe Biden nantinya mempersulit pergerakkan Facebook.
Dilansir dari BBC International di Jakarta, Rabu (27/1/21) dahulu, Zuck dan Facebook bebas melenggang tanpa kontroversi. Namun, sejak skandal kebocoran data Cambridge Analytica, maraknya hoax dan tudingan provokasi sepanjang pemilu, Facebook mulai banyak dikritik.
Pada masa pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden sebagai wakil, mereka dianggap dekat dengan Silicon Valley dan Facebook. Namun kini, Biden bukan lagi sosok yang pro dengan Facebook. Bahkan, Joe Biden mengungkap ketidaksukaannya dengan Facebook.
Baca Juga: Kerajaan Bisnis Facebook Terancam Goyang, Karena Joe Biden Mau Cabut ....
"Saya tidak pernah menjadi penggemar Facebook, seperti yang mungkin Anda ketahui. Saya tidak pernah menjadi penggemar berat Zuckerberg. Saya pikir dia adalah masalah yang nyata." ujar Biden.
Terlebih, pada tahun 2016 hoax dan propaganda di Facebook dinilai berperan besar membuat Donald Trump menang Pilpres AS tahun itu.
BBC melaporkan, beberapa saat setelah Biden menang dari Trump, tim kampanye Biden tetap tak senang dengan maraknya hoax di Facebook.
"Jika Anda pikir Facebook adalah masalah selama pemilu, tunggu sampai Anda lihat bagaimana Facebook merusak tenun demokrasi kita sesudahnya," ujar Bill Russo selaku tim komunikasi Biden di Twitter.
Presiden Joe Biden memiliki kesempatan untuk merestrukturisasi Big Tech dan merumuskan kembali aturan yang dimiliki perusahaan media sosial dengan penggunanya. Bahkan, Joe Biden sudah mengutarakan keinginan mencabut aturan Section 203 yang melindungi perusahaan seperti Facebook. Dan itu bisa sangat merugikan Facebook. Bahkan, Zuckeberg juga disebut kurang diterima di mana-mana saat ini.
"Dia tidak disambut lagi di pesta dan saya pikir sudah lama begitu. Facebook secara luas dilihat sebagai musuh besar, di antara semua monopoli teknologi," kata Sarah Miller dari American Economic Liberties Project.
