Kepala grup bisnis utama AS yang mewakili 14.000 perusahaan termasuk Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc dan Toyota Motor Corp mendesak pejabat senior AS untuk mempertimbangkan pemecatan Presiden Donald Trump dari jabatannya setelah pendukungnya keluar menyerbu Capitol AS.

Pengusaha AS di bawah naungan National Association of Manufacturers mendesak Wakil Presiden Mike Pence menggunakan Amandemen ke-25 Konstitusi AS untuk mencopot Presiden Donald Trump dari jabatannya. Asosiasi ini mewakili 14.000 pengusaha Amerika.

Baca Juga: Paham Enggak Trump, Aksi Pendukungmu Bikin Jijik Pemimpin-pemimpin Dunia

Trump memiliki 14 hari tersisa di kantor sebelum Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari. Kekacauan di Capitol memaksa Kongres untuk menunda sementara sesi untuk mengesahkan kemenangan Biden.

Sebuah asosiasi kepala eksekutif dari beberapa perusahaan terbesar Amerika, Business Roundtable mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi di ibu kota adalah hasil dari upaya melanggar hukum untuk membatalkan hasil yang sah dari pemilihan demokratis.

Mereka meminta Trump dan semua pejabat terkait untuk mengakhiri kekacauan dan memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai. Para pengusaha seperti CEO Citi Michael Corbat dan CEO Salesforce Marc Benioff juga turut mengutuk tindakan tersebut.

Sementara itu, Amandemen ke-25 akan diaktifkan saat Wakil Presiden AS dan mayoritas anggota Kabinet menetapkan Presiden AS tidak dapat 'menjalankan kekuasaan dan tugas-tugas jabatannya'.

Jika Presiden membantah keputusan itu, dua pertiga anggota House of Representatives (DPR) dan Senat harus melakukan voting untuk menempatkan Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden AS.

Sejumlah pendukung Trump diketahui menyerbu Gedung Capitol AS pagi ini. Hal ini mengganggu sesi gabungan Kongres dalam perhitungan suara Electoral College. Bahkan, Wakil Presiden AS Mike Pence dievakuasi selama kekacauan tersebut. Setelah itu, Trump pun membuat cuitan di Twitter:

"Mike Pence tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi Negara kita dan Konstitusi kita, memberikan kesempatan kepada Negara untuk mengesahkan serangkaian fakta yang dikoreksi, bukan yang curang atau tidak akurat yang mereka diminta untuk melakukannya sertifikasi sebelumnya. AS menuntut kebenaran!”

Setelah itu, Trump masih terus membuat cuitan bernada provokasi. Hingga Twitter membekukan akun Donald Trump dan tidak mengizinkan komentar atau retweet.