Minggu, 12 Juli 2020 Portal Berita Entrepreneur

Curhat Pengusaha Farmasi soal Rapid Test, Jadi Ladang Bisnis Baru Akibat. . .

Foto Berita Curhat Pengusaha Farmasi soal Rapid Test, Jadi Ladang Bisnis Baru Akibat. . .
WE Entrepreneur, Jakarta -

Dana penanganan COVID-19 di Indonesia disebutkan mencapai Rp700 triliun. Namun,?Gabungan Perusahaan Farmasi mengungkapkan dana rapid test tidak semua tertanggung oleh anggaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Hal ini lantaran, anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk secara resmi untuk menangani dan menjalankan rapid test massal.

Baca Juga: Tak Terima Rapid Test Bayar, KH Cholil Nafis: Jika Semua Rakyat Dites Juga Gak Nyampe Rp40T

"Jadi, ini bisa menjadi bisnis baru untuk para pedagang rapid test karena akan meningkatkan permintaan alat rapid test," ujar Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Vincent Harjanto, dikutip dari Okezone di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, produsen rapid test dari luar negeri juga sudah banyak sehingga akan memudahkan dan memurahkan pembelian alat rapid test.

"Karena banyak jadi harga produk impornya sekitar USD3-4 (atau di bawah Rp60.000 dangan kurs Rp14.000)," katanya.

Alhasil, sejumlah DPR merespons komersialisasi rapid test. Seperti Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan, beliau mendesak pemerintah mengatur pelaksanaan rapid test. Bahkan meminta pemerintah untuk menggratiskan rapid test dan swab test untuk masyarakat. Terlebih melihat anggaran penanganan corona sangat besar.

Menurutnya, penarikan biaya rapid test secara mandiri oleh masyarakat malah menambah beban dan derita masyarakat. Jika tidak memungkinkan penggratisan, pemerintah hendaknya melakukan pengawasan sehingga biaya rapid test bisa terjangkau.

?Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,? desak Irwan.

Irwan juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta aparat penegak hukum lainnya untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19 yang besar sehingga bisa tepat sasaran dan tak ada penyelewengan.

Hal senada juga disampaikan oleh Anwar Hafid, anggota Komisi IX DPR. Dia menyesalkan jika rapid test malah menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah kehidupan yang semakin sulit akibat pandemi korona.

Tag: Pengusaha, Farmasi, Rapid Test Corona

Penulis/Editor: Fajria Anindya Utami

Foto: Sufri Yuliardi