Pandemi virus corona membuat para pengusaha di sejumlah negara kebingungan. Pemasukan sedikit, tetapi tetap harus membayar karyawan. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Inggris menyatakan akan memberikan subsidi upah para pekerja. Hal ini dilakukan dalam menghadapi dampak virus corona di dunia bisnis dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dilansir dari CNN, Selasa (24/3/2020), Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa pemerintah akan membayarkan 80% gaji pekerja untuk tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Saya Gak Ikhlas Anggota DPR dan Keluarga Dites Corona Gratis, Gak Ikhlas!
Jumlah maksimal anggaran tersebut sekitar USD 2.900 atau sekitar Rp46,4 juta (kurs Rp16.000), jumlah ini diambil dari nilai upah minimum di Inggris.
Langkah-langkah itu akan berlaku untuk semua perusahaan, besar atau kecil. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir dampak resesi yang membayangi Inggris ketika aktivitas di seluruh ekonomi terhenti.
Sunak sempat mengatakan pemerintah Inggris tidak pernah memiliki program pada skala sebesar ini untuk membayar upah. Karen itulah mereka harus membangun sistemnya dari nol.
Pembayaran pertama bagi bantuan gaji karyawan ini akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dengan program sepenuhnya berjalan pada akhir April.
Direktur Jenderal Konfederasi Industri Inggris Carolyn Fairbairn mengatakan dunia usaha siap merespons kebijakan ini dengan bantuan dan tekad tetap menggerakkan perekonomian.
"Kebijakan ini menandai dimulainya perlawanan ekonomi Inggris. Upaya bersama yang tak tertandingi oleh perusahaan dan pemerintah untuk membantu negara kita keluar dari krisis ini dengan kerusakan seminimal mungkin," ungkap Fairbairn.
Sementara, CEO Masyarakat Produsen dan Pedagang Motor Inggris Mike Hawes mengatakan bahwa kebijakan ini bagaikan bantuan besar kepada perusahaan mobil di Inggris. Khususnya, bagi para pekerja dan keluarganya.
"Pasalnya, 99% dari industri otomotif Inggris telah berhenti," ungkap Hawes.
Langkah ini juga merupakan bagian dari paket penyelamatan untuk dunia bisnis di Inggris, termasuk keringanan pajak sebesar £ 30 miliar dan pinjaman tanpa bunga hingga 12 bulan untuk sektor ritel, perhotelan dan rekreasi.
