Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menggandeng sejumlah startup (e-commerce platform) sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Tujuannya, agar lahan-lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.
"Kami di Kemenkop-UKM dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, di mana pemerintah membagikan HGU per KK menerima 2 hektare selama 25 tahun. Saat ini sudah dibagikan hampir 4 juta hektare dari total 13,7 juta hektare. Mereka akan kita dorong dalam klaster-klaster per 50 atau 100 hektare supaya bisa dikelola dalam skala bisnis," kata Menkop-UKM Teten Masduki usai bertemu dengan startup Tanihub, Sayurbox, dan Aruna, di Jakarta, Senin (13/1/2020).
"Saya tertarik untuk bekerja sama dengan startup untuk membuat bisnis model agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis. Para startup ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap startup ini bisa menjadi off taker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial," ujar Menteri Teten.
Baca Juga: Targetkan UMKM Berkontribusi Lebih Terhadap PDB dan Ekspor, Ini Kebijakan Kemenkop dan UKM
Menkop-UKM mengatakan, sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari off taker dan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan, khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditas primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan pasar.
"Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman startup apa yang diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan," jelas Menkop-UKM.
Siap Jadi Off Taker
Para startup yang diundang menyatakan siap bekerja sama dengan Kemenkop-UKM, sekaligus menjadi off taker dari produksi yang dihasilkan para petani penggarap pemanfaatan hutan sosial.
"Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop-UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya," ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.
Astri menambahkan para startup ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor karena tak hanya di dalam negeri saja, namun negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal, dan sebagainya.
Baca Juga: Mendag Agus: BEI, Tolong Permudah UMKM Masuk Pasar Modal
CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop-UKM bisa menjadi sinergi dengan star up di sektor pertanian.
"Sebagai startup yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demand-nya. Ini yang akan kita garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak," ujar Arif.
CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar. "Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil untuk menjadi off taker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor," tambah Farid.
