Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengharapkan agar komitmen para kepala daerah, khususnya di Jawa Tengah, dalam mengembangkan koperasi dan UKM dapat terus ditingkatkan.
"Karena, saat ini kita akan lebih menonjolkan pengembangan kualitas koperasi ketimbang kuantitas. Dari 152 ribu koperasi, setengahnya tidak sehat dan akan terus dibina agar menjadi sehat," ungkap Puspayoga dalam acara Harkopnas di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/7/2017).
Yang tidak bisa disehatkan, tegas Menkop, akan kita tutup berdasarkan rekomendasi dari daerah. Sejak program reformasi total koperasi digulirkan, sekitar 43 ribu dibubarkan melalui SK Menteri Koperasi dan UKM. Meski begitu, Puspayoga mengakui masih ada beberapa kendala yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya, terkait pajak yang masih menjadi beban bagi koperasi.
"Saya akui, pajak koperasi masih terbilang tinggi. Lihat saja, SHU kena pajak, sebelum dibagi pun sudah kena pajak. Pajak ganda istilahnya. Kami sudah sampaikan mengenai hal ini sejak dua tahun lalu. Semoga bisa segera direalisasikan oleh Kementrian Keuangan sekarang ini," jelas Puspayoga.
Puspayoga pun mencontohkan di negara maju seperti Singapura di mana koperasi di sana tidak dikenakan beban pajak.
"Di Singapura, koperasi tidak kena pajak dan tidak ada satu negara pun yang menerapkan pajak bagi koperasi. Makanya, koperasi di sana bisa maju pesat. Lihat di Singapura, sekitar 62% usaha ritel mampu dikuasai koperasi," tukas Menkop.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui dirinya pernah melakukan polling kecil-kecilan, yang hasilnya menyebutkan sekitar 62% responden menganggap koperasi sebagai lembaga keuangan yang masih diminati masyarakat.
"Koperasi dianggap bisa berkembang sesuai keinginan para anggotanya. Bahkan, ada harapan besar di mana koperasi bisa melindungi produk-produknya di pasaran. Intinya, koperasi dianggap bisa untuk melawan korporasi, namun di sisi lain juga bisa bersinergi dengan korporasi," papar Ganjar.
